Joint List Bidik Kekalahan Netanyahu di Pemilu Israel

Pemimpin koalisi partai-partai Arab Israel, Yousef Jabareen, menargetkan kemenangan atas blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pemilu pada 27 Oktober 2026. Ia menilai meningkatnya partisipasi pemilih Arab dapat menghambat Netanyahu dan partai-partai sayap kanan membentuk pemerintahan kembali.

Jabareen menyampaikan seruan itu dalam jumpa pers pada Selasa, 20 Oktober. Menurut dia, suara warga Arab berpeluang menentukan arah politik Israel, terutama jika persaingan antarkubu menghasilkan parlemen tanpa mayoritas yang jelas.

“Meningkatnya partisipasi pemilih di komunitas Arab dapat memastikan penggulingan pemerintahan Netanyahu,” kata Jabareen.

Joint List merupakan koalisi Partai Ta’al, Hadash, dan Balad yang bersatu untuk mengikuti pemilihan. Jabareen termasuk salah satu pemimpinnya. Koalisi tersebut ingin memperkuat posisi warga Arab dan Palestina, baik dalam politik domestik maupun melalui hubungan dengan pihak internasional.

Partai Arab Israel incar peran penentu

Jabareen mengatakan Joint List akan bekerja sama dengan institusi serta pemerintah yang berpengaruh untuk memperjuangkan hak-hak warga Arab dan Palestina. Ia juga menggambarkan koalisinya sebagai pelindung masyarakat dari kekerasan, kejahatan, dan kebijakan pembongkaran rumah.

Dalam pernyataannya, ia menyebut perlindungan bagi kaum muda sebagai bagian dari agenda koalisi. Isu sosial dan ekonomi serta hak generasi muda untuk memiliki masa depan yang bermartabat dan aman, kata Jabareen, menjadi perhatian mereka.

Perolehan kursi partai-partai Arab dapat menjadi penting dalam pembentukan pemerintahan. Survei terbaru Channel 12 Israel memproyeksikan Joint List meraih delapan kursi, sedangkan United Arab List atau Raam yang dipimpin Mansour Abbas diperkirakan memperoleh lima kursi. Jika digabung, partai-partai Arab diproyeksikan mengantongi 13 kursi.

Jumlah itu belum cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri. Namun, ambang mayoritas di parlemen Israel adalah 61 dari total 120 kursi. Dalam situasi ketika blok-blok utama gagal mencapai angka tersebut, dukungan partai Arab dapat memperkuat peluang terbentuknya pemerintahan minoritas.

Koalisi dan hitung-hitungan mayoritas

Pemilu kali ini berlangsung di tengah persaingan ketat dan kritik terhadap pemerintahan Netanyahu. Pemerintahannya disorot antara lain karena dinilai gagal mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, kasus korupsi yang menjerat Netanyahu, serta kebijakan pengecualian wajib militer bagi kaum ultra-Ortodoks.

Jajak pendapat Channel 12 yang dikutip dalam laporan lain menunjukkan Netanyahu tertinggal dari mantan Kepala Staf Militer Gadi Eisenkot dalam hal kelayakan menjadi perdana menteri. Eisenkot mendapat dukungan 45 persen, sementara Netanyahu 35 persen. Partai Likud pimpinan Netanyahu juga diproyeksikan memperoleh 20 kursi, sedikit di bawah partai Yashar milik Eisenkot dengan 23 kursi.

Meski demikian, hasil survei belum memastikan siapa yang akan membentuk pemerintahan. Sistem politik Israel mengandalkan koalisi, sementara partai-partai kecil dapat menjadi penentu ketika tidak ada kubu yang meraih mayoritas. Proses negosiasi pun berpotensi berlangsung panjang, seperti pada 2022 ketika Netanyahu membutuhkan 58 hari untuk membentuk pemerintahan.

Partai Arab sendiri tidak berada dalam satu blok. Raam, menurut laporan tersebut, menyatakan kesediaan bekerja sama dengan kubu Eisenkot. Joint List menyatakan siap mendukung siapa pun yang berupaya menggulingkan pemerintahan Netanyahu.

Joint List tawarkan dukungan kepada penentang Netanyahu

Ahmad Tibi, pemimpin Partai Ta’al, menyebut misi utama Joint List adalah mengakhiri masa jabatan Netanyahu sebagai perdana menteri dan mencegah partai sayap kanan memimpin pemerintahan. Ia mengakui bahwa pemerintahan alternatif belum tentu sesuai dengan harapan mereka, tetapi menilai pilihan politik yang tersedia harus dipertimbangkan.

“Kami menyadari bahwa pemerintahan alternatif mana pun bukanlah pemerintahan impian kami, tetapi kami dihadapkan pada pilihan antara yang buruk dan yang lebih buruk,” kata Tibi.

Tibi mengatakan koalisinya membuka tangan bagi pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang ia sebut ekstremis. Namun, dukungan partai Arab menghadapi hambatan politik: sejumlah tokoh oposisi enggan secara terbuka membicarakan kerja sama, sementara sebagian pemilih Yahudi menolak aliansi dengan partai-partai Arab.

Dengan pemungutan suara tinggal beberapa hari, perhatian kini tertuju pada tingkat partisipasi warga Arab dan kemampuan para pemimpin partai merangkai dukungan setelah hasil keluar. Besarnya suara yang diperoleh Joint List dan Raam bisa memengaruhi negosiasi, tetapi arah pemerintahan berikutnya tetap bergantung pada tercapainya dukungan mayoritas di parlemen.