LG CNS Buka Tantangan di Balik Coretax Rp 1,23 Triliun

Pengembangan Coretax, sistem administrasi perpajakan nasional senilai Rp 1,23 triliun, menuntut LG CNS menyatukan beragam sistem yang sebelumnya berjalan terpisah. Perusahaan teknologi asal Korea Selatan itu juga harus menyesuaikan platform dengan perubahan regulasi dan kebutuhan pengguna, kata President Director PT LG CNS Indonesia Mark Mansik Won.

Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai digunakan secara nasional pada Januari 2025. LG CNS mengembangkan sistem tersebut bersama Qualysoft dan bertindak sebagai integrator sistem utama.

Dalam wawancara dengan detikINET, Mark menyebut kompleksitas proses bisnis di Indonesia menjadi tantangan terbesar. Proyek berskala nasional itu, menurut dia, bukan pekerjaan sekali selesai karena regulasi, alur kerja, dan kebutuhan pengguna dapat berubah.

“Proses bisnis di Indonesia sangat kompleks. Mengintegrasikan semuanya menjadi satu sistem merupakan tantangan terbesar. Apalagi ini proyek jangka panjang, ketika regulasi dan kebutuhan pengguna terus berubah,” kata Mark.

Menyatukan sistem perpajakan yang terpisah

Coretax dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sistem perpajakan dalam satu platform. Skala dan cakupan pekerjaan tersebut membuat pengembangan sistem perlu melibatkan koordinasi dengan DJP, sekaligus penyesuaian terhadap proses bisnis yang beragam.

Mark tidak merinci tahapan teknis pengembangan ataupun rincian penyebab kendala yang muncul setelah Coretax diterapkan. Ia hanya menjelaskan bahwa sistem baru berukuran besar dapat menghadapi bermacam persoalan, dari gangguan teknis sederhana sampai masalah yang lebih rumit.

Adaptasi pengguna juga menjadi bagian dari tantangan pada masa awal penerapan. Sejumlah wajib pajak sempat mengeluhkan kesulitan mengakses dan menggunakan Coretax setelah sistem itu mulai dipakai secara nasional.

Tim teknis Korea membantu menangani gangguan

Mark mengakui adanya persoalan pada tahap awal implementasi. Menurut dia, sistem teknologi informasi berskala besar umumnya membutuhkan masa stabilisasi setelah mulai digunakan secara luas. Namun, ia tidak memaparkan akar penyebab teknis dari seluruh gangguan yang dialami pengguna.

Untuk membantu penanganan, LG CNS berkoordinasi dengan DJP dan mendatangkan tim teknis khusus dari Korea Selatan. Tim tersebut bekerja bersama DJP untuk menganalisis gangguan, mencari penyebabnya, dan membantu merumuskan solusi.

“Ketika masalah muncul, kami segera mendatangkan tim khusus dari Korea. Tim tersebut bekerja sama dengan DJP untuk menganalisis penyebab masalah dan mencari solusinya,” ujar Mark.

Mark menyatakan berbagai kendala pada masa awal penerapan telah ditangani dan Coretax kini berjalan lebih stabil dibandingkan saat pertama kali diluncurkan. Pernyataan itu disampaikan dari sisi LG CNS; perusahaan tidak menjelaskan secara terperinci ukuran atau indikator stabilitas yang digunakan.

Dukungan LG CNS berlanjut, operasional harian di luar peran

Meski terlibat dalam pengembangan dan membantu menangani gangguan awal, LG CNS tidak menjalankan operasional maupun pemeliharaan harian Coretax. Sesuai kontrak, perusahaan memberikan dukungan teknologi yang berkaitan dengan infrastruktur dan basis data.

LG CNS juga melakukan transfer pengetahuan kepada tim Indonesia. Mark menyebut pengembangan kemampuan lokal sebagai bagian dari pendekatan perusahaan selama beroperasi di Tanah Air. Dalam proyek lain, seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan, tim Indonesia kini dapat menjalankan sistem secara mandiri setelah proses transfer pengetahuan.

Perusahaan itu telah hadir di Indonesia sejak 2006. Selama sekitar dua dekade, LG CNS terlibat dalam sejumlah proyek transformasi digital, mulai dari sistem pemerintahan dan transportasi hingga infrastruktur teknologi.

Di luar Coretax, daftar proyek yang disebut mencakup Pusat Informasi Kriminal Nasional (PIKNAS) untuk Polri. Di Jakarta, LG CNS turut menyediakan pintu pengaman peron di enam stasiun LRT Jakarta Fase 1A dan mengembangkan Bus Information Management System (BIMS).

Peluang AI bergantung pada keputusan DJP

Mark menilai kemampuan Indonesia membangun sistem pemerintahan digital meningkat dibandingkan saat LG CNS pertama kali beroperasi pada 2006. Ia juga menilai Coretax memiliki integrasi dan kelengkapan fitur yang lebih maju dibandingkan sistem perpajakan di sejumlah negara, termasuk Malaysia. Penilaian tersebut merupakan pandangan Mark.

Ketersediaan data dalam Coretax, menurut dia, dapat membuka peluang pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI agent untuk mendukung layanan perpajakan. Namun, keputusan untuk menerapkan teknologi itu sepenuhnya berada di tangan DJP. LG CNS menyatakan siap memberikan dukungan teknologi apabila dibutuhkan.

Ke depan, tantangan Coretax bukan hanya menjaga sistem tetap stabil, tetapi juga memastikan pengembangan dan pengelolaannya berjalan seiring perubahan aturan serta kebutuhan pengguna. Pengalaman pengguna dan kemampuan tim dalam negeri akan menjadi bagian penting dari perjalanan digitalisasi administrasi perpajakan ini.