Maruli Simanjuntak Pimpin BNPPDT, Ini Fokus Tugasnya

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima tugas sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026. Dalam serah terima di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT itu, Tito menekankan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.

Maruli, yang menjabat Wakil Panglima TNI, menggantikan Tito dalam memimpin lembaga tersebut. Sebelumnya, Tito menjalankan tugas Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara ex officio dalam kapasitasnya sebagai Mendagri.

Peralihan tanggung jawab ini berlangsung ketika cakupan tugas lembaga meliputi pengelolaan perbatasan sekaligus daerah terpencil. Tito berharap kepemimpinan Maruli dapat membuat pelaksanaan tugas-tugas itu lebih efektif.

Tito tekankan kesejahteraan masyarakat perbatasan

Tito mengatakan pembangunan kawasan perbatasan perlu diarahkan pada pemerataan, keadilan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Menurut dia, pengelolaan perbatasan tidak semata-mata berurusan dengan pengamanan wilayah negara.

“Tentu mengembangkan daerah perbatasan agar ada keadilan, rakyat di sana juga lebih sejahtera, dan itu dengan sejahteranya mereka akan memperkuat nasionalisme, dan mereka menjadi buffer zone dari infiltrasi darat maupun laut,” kata Tito.

Ia juga berharap kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi sentra ekonomi baru. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, menurut Tito, berjalan seiring dengan upaya memperkuat nasionalisme serta ketahanan wilayah.

Posisi perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara lain membuat pembangunan di wilayah tersebut memiliki dimensi strategis. Karena itu, pemerataan pembangunan dan penjagaan kedaulatan menjadi dua hal yang perlu berjalan beriringan.

PLBN dan persoalan batas negara jadi perhatian

BNPP memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta penanganan persoalan batas negara. Tito menyoroti sejumlah segmen perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Timor-Leste yang masih memerlukan penanganan.

Di luar kawasan perbatasan, perhatian lembaga juga mencakup daerah terpencil. Pulau Enggano, Pulau Nias, dan Pulau Rondo disebut sebagai wilayah yang memerlukan perhatian dalam pemerataan pembangunan.

Wilayah-wilayah tersebut menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan. Tantangannya, program pembangunan perlu menjangkau warga yang tinggal jauh dari pusat layanan, bukan hanya tersusun dalam perencanaan administratif.

Pengembangan kawasan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah. Tito menilai kesejahteraan masyarakat dapat ikut membangun ikatan warga dengan negara, sekaligus membantu mencegah kerentanan terhadap infiltrasi dari luar.

Maruli akan melanjutkan program yang berjalan

Dalam keterangannya, Maruli mengatakan akan meneruskan program yang sudah berjalan maupun yang masih dalam proses pengerjaan. Ia juga menyatakan akan meningkatkan pelaksanaan program yang telah direncanakan pemerintah.

“Ya saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Mendagri bahwa kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah, sedang proses pengerjaan, dan juga apa yang perlu-perlu ditingkatkan,” kata Maruli.

Maruli menyebut sejumlah program yang direncanakan pada tahun ini akan diimplementasikan pada tahun berikutnya. Namun, ia belum memerinci program prioritas maupun target capaian untuk kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

Ia berharap perluasan cakupan kerja BNPPDT dapat membuka peluang untuk mengembangkan pelaksanaan program pemerintah. “Ditambah lagi nanti dengan BNPPDT, mudah-mudahan kita akan lebih expand lagi nanti ke depannya,” ujarnya.

Tantangan koordinasi dan pemerataan pembangunan

Tito menilai pengalaman Maruli di lingkungan militer dapat menjadi modal dalam menjalankan tugas lembaga, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan akses pembangunan. Ia berharap pekerjaan BNPP, dengan tambahan tanggung jawab terhadap daerah terpencil, dapat berjalan lebih efektif di bawah kepemimpinan Maruli.

Pelaksanaan tugas itu membutuhkan koordinasi lintas sektor agar layanan dasar dan infrastruktur dapat menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Keberhasilan program juga bergantung pada kesinambungan pekerjaan yang sudah dimulai serta kemampuan pemerintah menyesuaikan pelaksanaan dengan kebutuhan warga.

Serah terima tersebut menandai pergantian kepemimpinan sekaligus perluasan perhatian BNPPDT pada pemerataan pembangunan. Fokus yang disampaikan Tito dan Maruli kini akan diuji dalam pelaksanaan program di lapangan: memastikan kawasan perbatasan dan daerah terpencil memperoleh manfaat nyata, sembari tetap menjadi bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan Indonesia.