Amien Rais Desak Gibran Mundur, Peringatkan Gejolak

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais meminta Presiden Prabowo Subianto mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Di tengah polemik ijazah Gibran, Amien memperingatkan kemungkinan kemarahan masyarakat sipil membesar dan berujung pada gejolak sosial.

Pernyataan itu disampaikan Amien melalui kanal YouTube miliknya. Ia menilai persoalan tersebut tidak semestinya dianggap sebagai polemik biasa, terutama jika ketegangan di masyarakat terus meningkat sementara Gibran tetap bertahan sebagai wakil presiden.

Amien menekankan bahwa peringatannya merupakan alasan bagi pemerintah untuk mengambil langkah politik sebelum situasi berkembang. Ia meminta Prabowo berbicara langsung dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, ayah Gibran, mengenai posisi putranya.

Amien Rais minta Prabowo bicara dengan Jokowi

Dalam pernyataannya, Amien menghubungkan kemungkinan gejolak dengan kemarahan masyarakat sipil yang menurutnya dapat semakin besar. Ia menyebut kondisi itu berisiko mencapai titik ledak apabila Gibran tidak bersedia mundur.

“Saya khawatirkan kalau kemarahan masyarakat sipil terus memanas akibat Gibran tidak mau mundur dan bisa mengarah pada titik ledak. Jangan sampai ada ledakan sosial yang belum tentu bisa dijinakkan oleh aparatur keamanan dan pertahanan kita,” kata Amien.

Amien juga mengingatkan Prabowo tentang tanggung jawab politik jika ketegangan berkembang menjadi gerakan people power. Karena itu, ia meminta presiden meyakinkan Jokowi bahwa, menurut pandangannya, sudah waktunya Gibran melepaskan jabatan wakil presiden.

“Jadi masukan saya untuk Presiden Prabowo, Anda yang paling bertanggung jawab kalau sampai terjadi semacam people power. Yakinkan Jokowi, Mas Prabowo bahwa Gibran sudah waktunya mundur,” ujar Amien.

Desakan tersebut menempatkan Prabowo sebagai pihak yang diminta mengambil peran dalam merespons polemik. Namun, Amien menyampaikan kekhawatiran dan pandangan politiknya; pernyataan itu bukan kepastian bahwa gejolak sosial atau people power akan terjadi.

Polemik ijazah Gibran menjadi latar desakan

Seruan Amien muncul setelah Mahkamah Konstitusi menyinggung dokumen terkait ijazah setara SMA milik Gibran dalam putusan atas gugatan Denny Indrayana dan kawan-kawan. Dalam dokumen yang diperiksa, disebut tidak ditemukan ijazah setara SMA tersebut. Hal itu kembali menarik perhatian pada persoalan latar belakang pendidikan Gibran.

Catatan mengenai dokumen itu menjadi konteks polemik yang sedang berlangsung. Bahan berita tidak menyebut putusan tersebut sebagai penetapan bahwa Gibran melanggar aturan atau sebagai kesimpulan bahwa ia harus mundur. Desakan untuk mengundurkan diri yang disampaikan Amien merupakan sikap politiknya dalam menanggapi perkembangan tersebut.

Di tengah perdebatan itu, penting membedakan isi yang disinggung dalam putusan dengan penilaian atau tuntutan politik yang muncul setelahnya. Amien menggunakan polemik ijazah sebagai alasan untuk meminta Prabowo bertindak, sementara kekhawatiran tentang kemarahan publik disampaikannya sebagai kemungkinan yang perlu diantisipasi.

Amien menilai pemerintahan lebih produktif tanpa Gibran

Selain meminta Gibran mundur, Amien berpendapat pemerintahan Prabowo dapat bekerja lebih produktif tanpa Gibran mendampinginya sebagai wakil presiden. Ia menyampaikan pandangan itu secara langsung kepada Prabowo dan menyebut masa bakti presiden akan lebih produktif jika Gibran tidak lagi menjabat.

“Untuk Pak Prabowo, tiga tahun masa bakti Anda akan lebih produktif kalau Gibran di-drop saja, selesai,” kata Amien.

Dalam penjelasan lain, Amien mengungkit pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956. Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden setelah Hatta mengundurkan diri, sebagai rujukan untuk menyatakan bahwa jabatan tersebut dapat ditinggalkan.

Untuk saat ini, yang disampaikan Amien tetap berupa desakan dan peringatan politik. Respons Prabowo maupun perkembangan polemik ijazah Gibran akan menentukan bagaimana isu tersebut bergerak berikutnya. Di tengah perhatian publik, komunikasi politik dan kejelasan informasi menjadi penting agar kekhawatiran tidak diperlakukan sebagai kepastian terjadinya krisis.