GAPPKES MIKEMINO Minta Petani Sawit Masuk Biodiesel

GAPPKES MIKEMINO mendorong pemerintah membuka rantai pasok biodiesel nasional bagi petani kelapa sawit rakyat dan Pabrik Kelapa Sawit Rakyat (PABKESRA). Keterlibatan mereka, menurut organisasi itu, perlu diperluas agar mandatori biodiesel tak hanya menopang ketahanan energi, tetapi juga memberi nilai tambah bagi perkebunan rakyat.

Ketua Umum GAPPKES MIKEMINO M. Salim Simangunsong bersama Dewan Pengarah Dr. Sabil Rachman dan Helmi Djen menilai keberhasilan hilirisasi sawit semestinya dilihat dari pemerataan manfaat ekonomi. Petani, kata mereka, perlu mendapat kesempatan untuk terlibat dalam pengolahan dan kepemilikan usaha di sektor hilir, bukan hanya memasok tandan buah segar (TBS).

“Mandatori Biodiesel Indonesia harus menjadi momentum transformasi ekonomi kelapa sawit rakyat. Petani tidak boleh selamanya ditempatkan hanya sebagai pemasok tandan buah segar bagi industri besar,” ujar Salim dalam pernyataan bersama yang diterima InfoSAWIT pada 2 Oktober 2026.

Petani sawit masih terbatas akses ke industri hilir

Salim menyebut Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan bioenergi berbasis perkebunan rakyat. Namun, peluang itu membutuhkan kebijakan yang membuka akses petani terhadap fasilitas pengolahan, pasar, teknologi, dan pembiayaan.

Di lapangan, petani masih menghadapi fluktuasi harga TBS, keterbatasan fasilitas pengolahan, ketergantungan pada pembeli tertentu, serta minimnya kesempatan berpartisipasi dalam industri hilir. Kondisi tersebut membuat posisi petani dalam rantai nilai sawit dinilai belum cukup kuat.

GAPPKES MIKEMINO mencatat secara internal terdapat sekitar 604 pabrik kelapa sawit skala mikro, kecil, dan menengah yang menjadi bagian dari basis pengembangan PABKESRA. Dari basis tersebut, produksi agregat minyak sawit dengan kadar asam lemak bebas tinggi atau High Acid Crude Palm Oil (HACPO/HAPMO) diperkirakan mencapai 2.174.850 ton per tahun.

Organisasi itu menilai bahan baku tersebut berpotensi dikembangkan untuk biodiesel maupun bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF). Pengolahannya, menurut GAPPKES MIKEMINO, perlu disesuaikan dengan karakteristik bahan baku serta memenuhi standar yang berlaku.

PABKESRA dinilai bisa memperluas hilirisasi sawit

Sabil Rachman mengingatkan bahwa mandatori biodiesel tidak hanya menyangkut pencampuran bahan bakar nabati dengan solar. Program itu juga, menurut dia, berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, penguatan industri kecil dan menengah, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil sawit.

Ia mengusulkan kawasan industri hilirisasi sawit rakyat yang menghubungkan petani, koperasi, PABKESRA, industri biodiesel dan SAF, serta sektor pendukung. Kawasan terpadu tersebut dapat mencakup pengolahan pangan, minyak goreng rakyat, pakan ternak, pupuk organik, biogas, dan biomassa.

Integrasi kegiatan itu diharapkan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya sekaligus memperluas sumber pendapatan masyarakat perkebunan. Untuk menjalankannya, diperlukan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, lembaga pembiayaan, koperasi, dunia usaha, serta organisasi pelaku industri rakyat.

Dukungan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, standardisasi produk, dan kepastian pasar juga dinilai penting. Tanpa dukungan tersebut, peluang pengembangan usaha di tingkat rakyat berisiko sulit terhubung dengan kebutuhan industri hilir.

Helmi Djen menyoroti perlunya tata kelola bahan baku yang jelas agar produk PABKESRA dapat masuk ke rantai pasok biodiesel secara transparan dan terukur. Minyak sawit berkadar asam lemak bebas tinggi memiliki karakteristik berbeda dari minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) konvensional.

Karena itu, GAPPKES MIKEMINO mendorong kejelasan nomenklatur produk, standar mutu, klasifikasi komoditas, ketertelusuran bahan baku, serta mekanisme perdagangan yang sesuai. Kepastian regulasi dinilai dapat melindungi usaha pengolah skala rakyat sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan industri pengguna bahan baku.

Tiga agenda untuk memperkuat biodiesel berbasis rakyat

GAPPKES MIKEMINO menyebut lima agenda strategis untuk memperluas peran petani dan PABKESRA. Dalam materi yang disampaikan, tiga langkah di antaranya dijabarkan secara terperinci.

Pertama, membuka mekanisme kemitraan antara PABKESRA, koperasi petani, industri pengolahan bahan baku, dan produsen biodiesel dengan tetap mengikuti ketentuan teknis serta regulasi. Kemitraan tersebut diharapkan menjadi jalur bagi produk olahan rakyat untuk terhubung dengan pelaku industri.

Kedua, mendorong pembangunan Pabrik Biodiesel Rakyat (BIORA) yang terintegrasi dengan kawasan hilirisasi sawit rakyat. Pengembangannya perlu ditopang studi kelayakan, teknologi, standardisasi mutu, dan pembiayaan.

Ketiga, memperkuat kelembagaan koperasi dan kepemilikan petani. Dengan demikian, petani memiliki peluang untuk ikut mengelola usaha dan memperoleh manfaat ekonomi dari proses hilirisasi, bukan hanya dari penjualan hasil kebun.

Dorongan tersebut menempatkan keterlibatan petani sebagai salah satu isu penting dalam pengembangan biodiesel nasional. Kejelasan standar, akses pembiayaan, dan bentuk kemitraan akan menentukan apakah potensi PABKESRA dapat tersambung dengan kebutuhan industri, sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat perkebunan.