Pemerintah Siapkan HP Gratis untuk Penyaluran Bansos

Pemerintah berencana memberikan telepon seluler gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari perubahan penyaluran bantuan sosial ke sistem digital. Utusan Presiden RI Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana itu dalam Prasasti Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Menurut Hashim, ponsel tersebut akan terhubung dengan rekening digital. Pemerintah ingin bantuan tunai bagi keluarga yang membutuhkan dikirim langsung ke rekening penerima, bukan lagi dibagikan dalam bentuk uang tunai fisik. Namun, rincian pelaksanaan, termasuk jenis perangkat dan jadwal pembagian, belum dijelaskan dalam paparan tersebut.

HP gratis untuk akses rekening digital

Hashim menyebut setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Perangkat itu dirancang sebagai akses bagi masyarakat untuk menerima bantuan sekaligus menggunakan layanan perbankan. Dengan demikian, rencana pembagian ponsel dan pembukaan rekening menjadi bagian dari satu kebijakan yang saling berkaitan.

Dalam penjelasannya, Hashim menggambarkan perubahan mekanisme bansos sebagai peralihan dari uang tunai fisik ke transfer langsung. Dana bantuan, kata dia, akan dikirim pemerintah pusat ke rekening masing-masing penerima dan dapat diakses melalui ponsel. Pernyataan itu menempatkan perangkat seluler sebagai sarana untuk menjangkau warga yang belum memiliki akses perbankan.

“Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi dengan rekening digital,” ujar Hashim dalam forum tersebut.

Meski demikian, belum ada keterangan rinci mengenai siapa yang akan menerima ponsel lebih dahulu, bagaimana proses pendataan dilakukan, atau bagaimana warga menggunakan rekening tersebut apabila belum terbiasa dengan layanan digital. Hashim juga tidak merinci spesifikasi perangkat maupun mekanisme penggantian jika ponsel hilang atau rusak.

Karena itu, rencana tersebut masih perlu dibaca sebagai arah kebijakan yang disampaikan pemerintah melalui Hashim, bukan sebagai program yang seluruh tahap operasionalnya telah diumumkan. Kepastian mengenai pelaksanaan akan bergantung pada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga yang ditugaskan.

Rekening gratis dan saldo awal Rp 50 ribu

Dalam paparan yang sama, Hashim menyebut pemerintah berencana membukakan rekening gratis bagi masyarakat berusia 17 tahun. Rekening itu akan disertai saldo awal Rp 50 ribu. Sebelumnya, biaya pembukaan rekening disebut mencapai Rp 50 ribu bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.

Rencana tersebut, menurut keterangan yang disampaikan, ditargetkan mulai dijalankan tahun depan. Anggaran sebesar Rp 3,8 triliun juga disebut untuk rencana tersebut, meski rincian penggunaan anggaran dan pembagian alokasinya belum dipaparkan. Belum ada penjelasan apakah angka itu mencakup perangkat ponsel, pembukaan rekening, saldo awal, atau kebutuhan program lainnya.

Pemerintah telah menugaskan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menyediakan rekening bagi 30 persen penduduk Indonesia yang belum mempunyai rekening. Penugasan itu menjadi bagian dari upaya memperluas akses ke layanan keuangan formal, sementara rencana ponsel gratis dimaksudkan membantu masyarakat mengakses rekening digital.

Digitalisasi bansos dan penerimaan negara

Hashim menyatakan digitalisasi penyaluran bantuan tidak hanya ditujukan untuk mengubah cara penerima memperoleh dana. Pemerintah juga berharap semakin banyak warga dan aktivitas ekonomi tercatat dalam sistem perbankan. Dengan begitu, basis penerimaan negara diharapkan dapat diperluas.

Ia mengaitkan langkah tersebut dengan upaya menjangkau aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara formal atau disebut sebagai grey economy. Jika transaksi dan penerima bantuan masuk ke dalam sistem digital, pemerintah berharap pengelolaan penyaluran bantuan serta penghimpunan penerimaan negara bisa berlangsung lebih terukur.

Namun, bahan pengumuman belum memerinci bagaimana perubahan itu akan diterapkan di lapangan, termasuk tahapan peralihan dari uang tunai dan dukungan bagi penerima yang kesulitan memakai ponsel. Detail tersebut penting agar rencana digitalisasi dapat menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran, bukan sekadar memindahkan mekanisme penyaluran.

Untuk saat ini, poin utama yang disampaikan Hashim adalah rencana penyediaan ponsel dan rekening digital, pembukaan rekening gratis bagi warga berusia 17 tahun, serta penyaluran bantuan langsung ke rekening penerima. Masyarakat masih menunggu penjelasan resmi lebih lanjut mengenai jadwal, kriteria penerima, dan tata cara pelaksanaannya.