BMKG: Kekeringan Awas Mengancam Wilayah di 22 Provinsi

BMKG menerbitkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk Dasarian II Oktober 2026, yang berlangsung pada 11–20 Oktober. Dalam pemetaan badan tersebut, sejumlah wilayah di 22 provinsi masuk kategori tertinggi, yakni “Awas”, di tengah kondisi sekitar 76 persen wilayah Indonesia yang masih berada dalam musim kemarau.

Peringatan itu disampaikan BMKG pada Senin, 12 Oktober 2026. Ancaman kekeringan yang masih meluas berpotensi memicu krisis air bersih dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kedua dampak tersebut merupakan risiko yang perlu diantisipasi, bukan laporan bahwa krisis atau kebakaran telah terjadi di seluruh wilayah yang dipetakan.

Wilayah berstatus Awas tersebar di 22 provinsi

Berdasarkan klasifikasi risiko BMKG, wilayah berstatus Awas tersebar di Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Daftar itu juga mencakup Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, serta P. Selatan.

Di Pulau Sulawesi, kategori Awas berlaku di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Sumatera Selatan, seluruh wilayah DI Yogyakarta, serta Nusa Tenggara Timur juga tercantum dalam daftar.

Daftar provinsi tersebut menunjukkan sebaran peringatan yang melintasi beberapa kawasan Indonesia. Namun, informasi BMKG dalam bahan yang dirilis menyebut wilayah-wilayah tertentu di provinsi tersebut, bukan menyatakan seluruh daerah di setiap provinsi otomatis berada dalam status yang sama. Karena itu, pembacaan peringatan perlu memperhatikan cakupan wilayah yang ditetapkan dalam pemetaan.

Musim kemarau masih mencakup sebagian besar Indonesia

Angka 76 persen menggambarkan luas wilayah Indonesia yang masih mengalami musim kemarau saat peringatan disampaikan. Kondisi tersebut menjadi latar bagi BMKG untuk menerbitkan peringatan dini kekeringan meteorologis pada periode 11–20 Oktober. Peringatan disusun berdasarkan pemetaan tingkat kerentanan, dengan Awas sebagai level tertinggi yang disebutkan dalam laporan.

Musim kemarau dan kekeringan meteorologis berkaitan, tetapi angka cakupan kemarau itu tidak berarti seluruh wilayah yang mengalaminya berada dalam kategori Awas. BMKG membagi tingkat ancaman ke beberapa status, termasuk Siaga dan Waspada. Dengan demikian, tingkat peringatan dapat berbeda antardaerah, meskipun sama-sama berada dalam periode kemarau.

Rincian yang tersedia menyebut wilayah kategori Awas, tetapi tidak merinci dalam bahan ini seluruh daerah yang masuk status Siaga maupun Waspada. Peta klasifikasi BMKG menjadi acuan untuk melihat tingkat ancaman sesuai wilayah, sehingga daftar provinsi tidak seharusnya ditafsirkan sebagai gambaran seragam bagi semua kabupaten atau kota di dalamnya.

Risiko air bersih dan karhutla perlu diantisipasi

BMKG mengaitkan meluasnya ancaman kemarau dengan potensi krisis air bersih serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Dampak tersebut membuat peringatan kekeringan relevan tidak hanya bagi warga, tetapi juga bagi pemerintah daerah dan pihak yang mengelola kebutuhan air maupun kesiapsiagaan kebakaran.

Dalam imbauannya, BMKG meminta masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terdampak kemarau, mengambil langkah antisipasi. Bahan peringatan yang tersedia tidak merinci bentuk langkah tersebut. Karena itu, warga dapat mengikuti informasi lanjutan dan arahan resmi sesuai kondisi di wilayah masing-masing, tanpa menganggap tingkat ancaman di satu daerah berlaku sama di tempat lain.

Peringatan ini berlaku untuk satu dasarian, atau rentang sepuluh hari, pada pertengahan Oktober 2026. Perkembangan kondisi setelah periode tersebut akan bergantung pada pembaruan informasi BMKG. Pemantauan berkala terhadap pengumuman resmi menjadi penting, terutama bagi wilayah yang masuk kategori Awas dan daerah yang rentan mengalami dampak kemarau.